Monday, 15 May 2017

‘Semua Anak Berhak Mendapatkan Identitas’: Upaya Mendata Bayi di Flores

Oleh: Cory Rogers, Communication Officer


Maumere, Flores: Patung Yohanes Paulus II setinggi enam meter menyambut para pengunjung di gerbang masuk menuju kantor Uskup Girulfus Kherubim Pareira di Maumere, kota berpenduduk 160.000 jiwa dan pusat umat Katolik di Flores.

Kerja sosial memang berkembang dan menjadi misi utama Gereja Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II. Visi ini terus hidup di Maumere, menciptakan kesempatan bagi UNICEF dan Pemerintah untuk terus
membantu anak-anak di sana.

“Kita tidak bisa hanya bicara soal kebutuhan spiritual di Gereja,” kata Uskup Maumere Mgr. Kherubim. “Melihat kondisi masyarakat, jelas bahwa kita juga harus memperhatikan kebutuhan jasmani mereka.”

Wilayah Keuskupan Maumere berada di Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tempat yang terkenal panas dan kering ini, petani dan nelayan menghadapi masalah ketimpangan kesehatan, kesejahteraan, dan gender yang sama dengan banyak wilayah tertinggal lain di timur Indonesia.

Di Sikka, gereja dan pejabat pemerintah bersama-sama berupaya mengatasi rendahnya tingkat pencatatan bayi yang baru lahir. Tahun lalu, hanya 38 persen anak-anak di Sikka yang memiliki akta kelahiran, atau bahkan kurang dari separuh rata-rata nasional sebesar 67 persen.

“Sudah lama sekali, gereja jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri,” ungkap Romo Yohanes, direktur Pusat Pastoral (Puspas) Keuskupan Maumere. Selama ini, Puspas telah melaksanakan berbagai bentuk intervensi untuk beragam permasalahan, termasuk kekerasan rumah tangga dan literasi keuangan. Puspas mengerahkan sekitar 3.000 orang anggota komunitas agama, Komunitas Basis Gerejani (KBG), untuk turut menggalang kesadaran dan mendorong perubahan perilaku. 


Romo Yohanes berbincang tentang program Puspas di kantornya di Maumere

“Kami sudah sejak awal menjadikan aksi-aksi ini sebagai prioritas,” katanya. “Tapi, masih ada banyak masalah lain yang tidak bisa diatasi hanya oleh Gereja, atau hanya oleh Pemerintah, seperti pencatatan kelahiran. Kita tahu anak-anak perlu akta kelahiran untuk bersekolah, mendapatkan paspor, ataupun memenuhi haknya yang lain” jelasnya.

Pada tahun 2016, melalui pendanaan dan bimbingan teknis dari UNICEF, Keuskupan dan Pemerintah Daerah Maumere bekerja sama di 12 dari total 36 paroki untuk memastikan identitas anak-anak dicatat secara resmi.

Untuk jangka pendek, kerja sama ini menargetkan angka pencatatan anak sebesar 85 persen, yaitu target nasional, pada tahun 2019. Hal ini hendak dicapai melalui peran Puspas menggerakkan masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sikka yang menggiatkan pencatatan. Dalam jangka panjang, pada 2030, target yang disasar adalah pencatatan kelahiran universal, yaitu sejalan dengan sasaran 16.9 dari Tujuan Pembangunan Global .

Tantangan dari Tradisi ‘Belis’
Hambatan mencapai tingkat pencatatan 85 persen bersifat multidimensi. Namun, menurut pejabat setempat, satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membantu pasangan-pasangan menikah di gereja. Akta nikah dari gereja adalah syarat Dinas Dukcapil agar seorang anak dapat dicatatkan dengan nama ibu dan bapak. Peraturan tahun 2016 mengizinkan pasangan mengajukan pengecualian dari persyaratan itu,  namun perubahan tersebut belum diterapkan.

“Hambatan ini ada kaitannya pandangan patriarki,” kata Romo Yoris, pengurus Puspas. “Bagi seorang bapak, anak seharusnya menyandang namanya. jadi kami pun bekerja keras mendorong pasangan untuk menikah sebelum memiliki anak agar si anak kelak bisa membawa nama kedua orangtuanya.”


Romo Yoris tersenyum di beranda Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus, Paroki Ili, Maumere, Flores
Romo Yoris menambahkan bahwa ada tradisi pernikahan bernama belis—pasangan saling bertukar mas kawin dalam nilai yang cukup besar—yang seringkali menyebabkan tertundanya pernikahan.

Karolina Klong, 27 tahun, warga asli Maumere dan seorang ibu, menerangkan bahwa dalam tradisi ini, pihak pengantin pria memberikan kuda, ayam, dan uang senilai jutaan rupiah kepada keluarga pengantin wanita. Pemberian ini dibalas oleh keluarga wanita dengan menyerahkan babi, sarung (kain), dan makanan.

“Kami tahu biayanya besar, tapi [tradisi ini] sudah berlangsung turun temurun, sehingga akan tetap kami jalankan,” katanya. Karolina menambahkan bahwa ia sendiri belum secara resmi menikah dengan suaminya yang bekerja sebagai pengemudi ojek di kota.

Menurutnya, biaya belis yang besar membuat mereka memilih untuk tidak menikah sebelum memiliki anak. Sebab itu pula, putra Karolina pun belum dicatatkan di Dinas Dukcapil.

Namun, saat ini, hal itu bisa berubah. 

Kemajuan Mulai Terlihat

Karolina Klong tersenyum saat menyerahkan dokumen syarat-syarat pencatatan sipil untuk putranya.

Dalam beberapa pekan terakhir, UNICEF, Keuskupan Maumere, dan Dinas Dukcapil bekerja sama mempercepat pencatatan kelahiran dengan membentuk tim khusus di tingkat desa serta melaksanakan kampanye pencatatan kelahiran keliling di wilayah-wilayah gereja. Menjangkau 12 paroki untuk tahap awal, pegawai Dinas Dukcapil dan pengurus keuskupan bahu membahu dalam inisiatif ini, mendorong para orangtua untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Saat ini, pelaksanaan inisiatif tahap selanjutnya tengah direncanakan untuk dapat menjangkau ke-36 paroki di Sikka.

Untuk inisiatif ini, beberapa minggu sebelum kunjungan gereja, anggota Puspas telah bermitra dengan pendeta setempat dan pemerintah menginstruksikan kepala desa untuk menemui keluarga-keluarga dengan anak yang belum didaftarkan. Menurut Karolina, ia pun dikunjungi dan diingatkan oleh kepala desanya agar hadir di Gereja Hati Yesus di Paroki Ili saat kampanye keliling tiba di sana.

“Pintu rumah saya diketuk kepala desa,” kata Karolina sambil tersenyum lebar di beranda geraja.

Karolina, satu dari puluhan ibu yang hadir, mengaku merasa sulit membiayai pengobatan setiap kali anaknya sakit. Dengan akta kelahiran, Karolina dapat mengajukan diri sebagai peserta layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Sejak kampanye keliling dimulai awal tahun ini, lebih dari 200 bayi—seperempat dari total anak yang belum tercatat di paroki—sudah didaftarkan di Ili.

Kemajuan ini juga bisa dilihat di seluruh penjuru kabupaten; tingkat pencatatan naik dari 38 persen ke 50 persen hanya dalam kurun satu tahun—sebuah “kemajuan besar” menurut Bupati Kabupaten Sikka, Bapak Yoseph Ansar Rera.


Maria Celsia Maxsensi Troy mengantre layanan pencatatan sipil keliling untuk mendaftarkan putrinya (kanan).
“Kami sudah menjalin kerja sama erat [dengan Keuskupan Maumere], dan kami selalu menyambut dengan baik pihak-pihak lain yang ingin turun tangan membantu anak-anak,” kata Yoseph.

Ia berharap, perluasan layanan pencatatan Pemerintah bisa mencapai target 85 pesen di akhir 2019. “Saya rasa, kami bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun ini,” katanya lagi.

Astrid Dioniso, UNICEF Child Protection Specialist di Jakarta, mengatakan bahwa kemajuan di Sikka memperlihatkan bahwa hal serupa juga bisa dilakukan di wilayah lain.

“Pengalaman di Sikka menunjukkan bahwa Gereja bisa menggunakan misi kemasyarakatannya untuk melaksanakan suatu inisiatif bersama dengan Pemerintah,” kata Astrid.

“Di Papua, misalnya, ada kabupaten dengan hanya satu anak yang dicatatkan. Tempat-tempat ini bahkan lebih terpencil dibandingkan Maumere,” Astrid menambahkan.

“Pencapaian di Sikka menunjukkan apa yang sebetulnya bisa diraih melalui kemitraan dengan Gereja sekaligus langkah ke depan untuk terus memastikan hak semua anak mendapatkan identitas.”